Muna, Sultramedia – Tenaga honorer di Kabupaten Muna yang tergabung dalam Aliansi R2-R3 gelar aksi damai, di Kantor Bupati Muna, Senin (3/2/2025).
Ada lima tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo, yakni:
- Menuntut hak para R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu;
- Meminta kepastian kapan terealisasi tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu;
- Meminta pemerintah pusat melalui Pemda membuatkan PP oleh Presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu;
- Meminta pemerintah melalui Pemda untuk optimalisasi dan anggaran kepada daerah untuk diangkat honorer status R2 R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu; dan
- Memperjelas status dari peserta tes tahap 2, apakah mereka mendapatkan status L, jika yang tes tanpa mendapatkan status L, maka merugikan kami yang tes ditahap 1 yang hanya dapat status R2 R3 tanpa L.
“Kehadiran kami untuk meminta kejelasan kepada Pemda Muna agar memberikan kepastian honorer status R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu,” ujar salah satu pendemo.
Sekda Muna, Eddy Uga saat bertemu para pendemo menyampaikan, mengapresiasi langkah para honorer dalam menyuarakan aspirasi dengan damai tanpa anarkis.
Dia menyebut, apa yang menjadi tuntutan para tenaga honorer juga menjadi tuntutan Pemda Muna.
“Sebenarnya, keluhan anak-anak ku semua, tuntutan-tuntutan anak-anakku semua juga tuntutan kami dari Pemda teruntuk saya sebagai Sekda Pemda Muna,” ucapnya.
Ia menerangkan, jika kewenangan ada di Pemda Muna maka tak perlu lagi ada mekanisme seperti paruh waktu. Hanya saja Pemda Muna melalui Panselda hanya mempunyai kewenangan memfasilitasi. Keputusan finalnya ada di Panselnas yakni BKN dan Kemenpan-RB.
“Persoalan paruh waktu dan penuh waktu, bukan Pemda yang menentukan. Tuntutan untuk dihapus, menjadi tuntutan juga dari Pemda. Ini bikin pusing kita sebenarnya. Di paruh waktu juga ini, penuh waktu ini, juga nantinya pada akhirnya Pemda yang biayai semua ini. Kemungkinan honor yang kemarin, itulah yang diterima untuk hari ini,” terangnya.
Ia juga meminta semua pihak untuk tak mencurigai Pemda atau pihak tertentu bermain dalam pengangkatan PPPK. Ia mencontohkan, sebagai Ketua Panselda dirinya juga punya anak yang tak lolos CPNS, punya kemanakan yang tak lulus PPPK.
“Saya berharap kita semuanya diangkat, saya punya kemenakan, saudara sampai sekarang juga tidak terangkat,” ujarnya.
“Di CPNS kemarin, saya sebagai ketua Panselda Kabupaten Muna, anak saya tidak lolos, anak saya tidak lolos. PPPK kemarin ada saya punya kemanakan, anaknya saya punya kakak, dia tes di DLH juga tidak lolos, di Pol PP ada juga saya punya kemanakan juga tidak lolos,” tambahnya.
Persoalan ini, kata Sekda Eddy telah dilaporkan ke BKN. Ia menekankan, perjuangan pengangkatan ini menjadi perjuangan yang harus dikawal bersama-sama.
“Jadi perjuangan kita semuanya, jadi marilah kita berjuang bersama-sama. Sekali lagi tidak ada pembedahan, kita berharap tidak ada lagi seperti ini. Langsung CPNS. Jadi janganlah kita mencurigai Pemda begini-begitulah. Jangan lagi saling menyalahkan sesama kita,” tutupnya.