Muna, Sultramedia – Pjs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati terima kunjungan audiensi dari konsultan pendidikan BPMP, di ruang kerja Bupati, Jumat (27/9/2024) sekira pukul 08.30 Wita.
Audensi turut dihadiri oleh Sekda Eddy Uga, Kepala Disdikbud, Sekretaris Dikbud, Kabid Pembinaan SMP dan Kabid PAUD dan PNF Kabupaten Muna.
Konsultan Pendidikan BPMP, La Ode Manembeu menyampaikan, pelayanan pendidikan inklusif Muna secara administrasi tuntas dengan terbitnya SK Bupati No. 271/2024 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas tanggal 23 Juni 2024.
“Namun tindak lanjut sosialisasi dengan OPD terkait belum terlaksana, terkendala anggaran,” ujarnya.
Lanjutnya, pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekokah (KSPS) belum melalui Aplikasi simtendik. Muna tuntas Pratama SPM dengan nilai 76. Urutan ke 5 dari 18 yang ternilai se-Sulawesi Tenggara.
Kemudian, peningkatan Literasi/Numerasi dan perlu dukungan dari anggaran APBD. Selain itu, kerja sama dengan mitra pembangunan (CSR) belum maksimal untuk mendukung program pendidikan.
Jumlah lembaga pendidikan Kab. Muna (Negeri dan Swasta ) terdiri dari : PAUD : 271 dengan Plt Kepsek 1 orang, SD : 218 d Ngan Plt Kepsek 15 orang dan SMP : 81 dengan Plt Kepsek 1 orang.
“Harus ada Langkah terobosan untuk meningkatkan literasi dan Numerasi. Regulasi Muna untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sudah terbit dengan Perbup No. 21 tahun 2023. Harus ada tindak lanjut dan sosialisasi dengan stakeholder,” jelasnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati dalam arahannya menyebut, keberhasilan pencapaian Pratama tak boleh berpuasa diri. Sehingga hari terus dipertahankan dengan kerjasama yang baik.
Selain itu, untuk pengisian kekosongan jabatan Kepala sekolah mesti dilihat pula dengan kondisi daerah dan regulasi yang ada. Kemudian, CSR Muna berbeda dengan daerah lainnya. Dimana Anggaran 20 persen, menyesuaikan dengan realita APBD.
“Data-data yg diberikan harus ditindaklanjuti. Masukkan rencana program ke APBD tentang pendidikan disabilitas harus ditindaklanjuti. Sarana dan prasarana disabilitas bisa diusahakan di APBD,” kata Pjs Bupati Yuni.