Purnama Ciptakan “Gejolak” di Tubuh Partai Gerindra Muna, Awalnya 14 Pengurus Mundur, Kini Bertambah 20 Orang Lagi

Muna, Sultramedia – Internal Pengurus DPC Partai Gerindra Muna dibawah komando Purnama Ramadhan bergejolak. Jelang Pilkada Muna 27 November 2024 mendatang, situasinya semakin memanas.

Sebelumnya, terdapat 14 orang yang berasal dari 10 pengurus DPC dan 4 Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) maupun anak ranting yang telah mundur. Jumlah ini bertambah kembali dengan adanya pernyataan mundur dari 19 pengurus dan 1 Bendahara PAC dari kepengurusan.

10 pengurus yang pertama menyatakan diri yakni:

1. Muh Asar, Wakil Ketua;
2. Moh Iksanuddin, Wakil Ketua I;
3. Rusdi Ramli, Wasek;
4. Abidin, PAC Maligano
5. Sujarno Adi, PAC Kabangka;
6. La Amilu, Anak Ranting;
7. La Ode Insan, Anak Ranting;
8. Irfan, Wakil Ketua;
9. Dwy Bayu, Bendahara; dan
10. Arto Rasyid, Wasek.

Sementara pengurus DPC Gerindra Muna yang ikut mundur juga yakni:

Wakil Ketua:

1. Ir. H. La Ode Hamalin, M.Si
2. Alias
3. Ahmad Jaya
4. Syamsul Arianto Baden

Wakil Sekretaris:

1. Kaharuddin, S.PD.I
2. Harlin, S.Sos
3. Harfin, SP.
4. Ny. Juliati, S.Pd
5. Ny. Hasni Janggo
6. Ny. Wa Ode Fitria Rahmadani
7. Ny. Atlel Sie Samallo
8. Ny. Suma Insani

Wakil Bendahara:

1. By. Dwi Astuti
2. Ny. Adela Stevani
3. Ny. Suci Dwianti Djafar
4. Ny. Yaya Alfia, S.Sos. MH
5. Ny. Siti Hajratus Sholeha
6. Ny. Wa Ode Nurhayati, S. Hut
7. Ilcham

Bendahara PAC Desa Parigi:

1. La Ode Sabaruddin

Wakil Sekretaris DPC Gerindra Muna, Ny. Atlel Sie Samallo menyampaikan, keputusan mundur merupakan imbas dari tindakan Ketua DPC Gerindra, yang tidak pernah melibatkan para pengurus DPC, PAC, dan anak ranting hingga tingkat akar rumput dalam konsolidasi baik itu pemenangan Pilpres hingga Pilkada.

Selama menjadi pengurus, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam keputusan strategis partai yang penting. Sehingga ini membuatnya merasa diabaikan dan tak dihargai.

Para pengurus yang mundur juga mengkritik ketidakmampuan Purnama Ramadhan dalam membesarkan partai. Mereka menilai Purnama hanya mengandalkan kedekatan dengan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar (AAA), tanpa berusaha untuk memperkuat basis dukungan partai hingga ke tingkat akar rumput. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan kader partai.

Dengan mundurnya para pengurus dari kepengurusan partai, dirinya berharap dapat menunjukkan bahwa mereka tidak ingin disalahkan atas kekalahan partai di Pilkada nanti.

“Kami hanya mundur sebagai pengurus, bukan sebagai kader. Dan alasan kami mundur juga untuk menepis tudingan jika partai kalah di Pilkada akibat ketidakmampuan kami bekerja,” ungkap Ny. Atlel , Selasa, 5 November 2024.

Selain itu, ia menyayangkan sikap arogansi Purnama yang mengeluarkan ancaman di salah satu media online, akan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi pengurus yang mundur dari kepengurusan karena dituding tidak mendukung apa yang menjadi keputusan partai sejak lama.

“Harusnya Purnama melakukan pendekatan persuasif, bukan mengancam mencabut KTA sebagai kader, saya rasa ini terlalu naif,” jelasnya.

Ia menambahkan, para pengurus bukan tidak mau mendukung Purnama maju di Pilkada Muna. Masalahnya, sejak dimandatkan sebagai Ketua DPC Gerindra Muna pada, 23 November 2023 lalu, Purnama sama sekali tidak pernah melakukan konsolidasi internal pengurus hingga ke akar rumput.

“Bagaimana mau didukung ketemu langsung saja tidak pernah, cuma lihat poster saja. Ini sama saja Purnama tidak menghargai kami sebagai pengurus partai,” sindirnya.

Senada itu, Harlin, S.Sos yang juga Wakil Sekretaris, menyebut, tindakan yang diambil Purnama, justru membuat para pengurus merasa tidak puas dan menyebabkan gejolak dalam kepengurusan. Akibatnya, banyak pengurus yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

“Jika Purnama ingin mendapatkan dukungan penuh, ia harus merangkul dan memperhatikan pengurus di semua tingkatan, bukan malah ancam cabut KTA yang bukan kewenangannya,” tegasnya.

Harlin juga menyoroti ketidakpahaman Purnama berorganisasi terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Menurutnya, DPD maupun DPC tidak memiliki kewenangan untuk mencabut kartu tanda anggota (KTA).

“Kewenangan itu ada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan dalam pemahaman Purnama mengenai struktur dan wewenang dalam partai,” jelas Harlin.

Harlin menjelaskan, bahwa gejolak di internal DPC Gerindra Muna jelang Pilkada ini, menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Purnama Ramadhan. Sehingga keputusan pengurus untuk mundur dari kepengurusan partai menjadi sinyal bahwa ada masalah serius yang perlu segera diatasi.

“Masa depan Gerindra Muna ditangan purnama menjadi tanda tanya besar. Jika situasi ini tidak segera diatasi, maka kemungkinan besar akan berdampak negatif pada perolehan suara partai di Pilkada mendatang,” tutupnya.