Kendari, Sultramedia – Bupati Kabupaten Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si, mewakili Kepala Daerah dari Indonesia dalam Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-3 (United Nations Ocean Conference/UNOC 2025) yang diselenggarakan pada 9–13 Juni 2025 di Nice, Prancis.
Konferensi ini merupakan acara tingkat tinggi yang diselenggarakan untuk memobilisasi tindakan global demi perlindungan dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan.
Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Pemerintah Prancis dan Kosta Rika, UNOC 2025. Menjadi ajang penting bagi para pemimpin negara, kepala daerah, ilmuwan, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk bertukar gagasan, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat komitmen kolektif terhadap perlindungan laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan.
Sebagai bagian dari Konferensi Laut PBB 2025, Bupati Bachrun Menjadi Pembicara Utama di Forum di Nice, Prancis tanggal 10 Juni 2025. Yakni: Revive Our Ocean Collective – Komunitas Pesisir di Garda Terdepan Konservasi Laut. Sebuah inisiatif global yang diluncurkan pada April 2025 oleh Dynamic Planet dan National Geographic Pristine Seas.
Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat perlindungan 30% wilayah laut dunia melalui pembentukan Kawasan Konservasi Laut dan Kawasan Berdampak Konservasi (OECM) yang mendukung ekosistem dan penghidupan lokal.
Di event ini, Bupati Bachrun menyampaikan kisah sukses dan pentingnya menggerakkan masyarakat lokal dalam melakukan aksi perlindungan ekosistim pesisir, serta melakukan restorasi mangrove di level kabupaten yang disebutnya ‘Suara Bersatu untuk Lautan: Konservasi Berbasis Komunitas di Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra)’.
Bupati menyoroti potensi daerah, tantangan pesisir, dan pentingnya peran masyarakat lokal dalam perlindungan ekosistem laut dan pantai. Sebagai champion Coastal 500, sebuah jejaring global pemimpin daerah yang berkomitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir guna menjaga keanekaragaman hayati laut dan membangun masyarakat pesisir yang Sejahtera, Bupati mendorong inovasi kebijakan dan visi bersama untuk konservasi laut di tingkat kabupaten.
Bupati menyebut Kabupaten Muna, Sultra, Indonesia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.
“Dengan garis pantai sepanjang 337 kilometer dan populasi pesisir lebih dari 100.000 jiwa, wilayah kami memiliki lebih dari 8.000 hektare mangrove, lebih dari 3.000 hektare terumbu karang, 2.000 hektare padang lamun, serta kawasan konservasi laut seluas lebih dari 76.000 hektare. Namun demikian, semua ini kini terancam. Telah terjadi degradasi ekosistem pesisir yang mengkhawatirkan, ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat pesisir”, ujar Bupati Bachrun melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (11/6/2025).
Bupati Bachrun menerangkan, nelayan merasakan langsung penurunan stock atau cadangan ikan, waktu melaut semakin lama, biaya meningkat, dan hasil tangkapan berkurang.
Ini sesuai dengan data yang ditampilkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, stok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 dan 715. Dimana laut Sultra masuk ke dalamnya, telah mengalami kondisi penangkapan berlebih.
Kemudian, kata Bachrun, hampir 100% permasalahan lingkungan, termasuk degradasi ekosistem pesisir berasal dari aktivitas manusia atau anthropogenic. Ini juga yang telah dan sedang terjadi di Kabupaten Muna. Praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak yang masih terjadi, minimnya kepedulian masyarakat, terbatasnya akses informasi dan dana, serta konflik antara nelayan kecil dan kapal komersial semakin menambah tekanan yang ada.
“Ini semua menjadikan masyarakat pesisir semakin rentan terhadap fenomena perubahan iklim,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wilayah laut 0-12 mil berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Bachrun sangat memahami hal ini. Meskipun demikian, Bupati Bachrun tidak melihat ini sebagai sebuah hambatan dan keterbatasan untuk mengambil peran dalam penyelamatan laut dan pesisir.
Bachrun melihat bahwa pemerintah dan masyarakat pesisir masih dapat berperan.
“Masyarakat Muna pada umumnya dan masyarakat pesisir Muna khususnya adalah kekuatan terbesar dalam upaya penyelamatan laut dan pesisir ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai bagian dari komitmen Bupati terhadap Kebijakan Ekonomi Biru Nasional dan ASTA CITA, konservasi berbasis masyarakat menjadi fokus utama. Bersama Rare dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten Muna menjalankan program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 25 desa pesisir, mencakup lebih dari 41.000 hektare dan melibatkan lebih dari 8.700 penduduk.
Model ini bukan hanya sebuah proyek, melainkan pendekatan konservasi yang inklusif dan dapat direplikasi, yang telah dimasukkan ke dalam rencana tata ruang laut provinsi dan sejalan dengan target global 30×45 (melindungi 30% kawasan laut sampai dengan 2045).
Untuk memperkuat pelaksanaan program PAAP tersebut, dan sebagai tindak lanjut dari Coastal 500 dan Kemitraan Bupati/Walikota Pesisir Sultra, Bupati Bachrun membentuk Kemitraan Kepala Desa Pesisir, menyatukan 52 desa dalam visi konservasi berkelanjutan.
Bupati Bachrun mendorong penggunaan dana desa untuk kegiatan pengawasan laut baik yang konvensional maupun menggunakan drone, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang, dan sebagainya. Bachrun juga mendorong strategi adaptasi perubahan iklim melalui budidaya perikanan dan pakan mandiri dari limbah pertanian dengan menggabungkan strategi ekonomi biru dan hijau.
“Keanggotaan dalam Coastal 500 sebagai kehormatan besar. Jaringan ini memberi ruang untuk berbagi dan belajar dari sesama pemimpin lokal. Coastal 500, bukan sekadar kumpulan pemimpin pesisir, tetapi gerakan untuk memberdayakan komunitas dalam melindungi ekosistem dan memenuhi kebutuhan rakyat. Saya juga mengingatkan para pembuat kebijakan nasional: MPA berbasis komunitas adalah solusi efektif yang tidak boleh diabaikan,” tutupnya.