Muna, Sultramedia – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muna (KPUD) Muna, gelar Focus Group Discussion (FGD) di aula hotel Dj Kota Raha, Jumat (21/2/2025).
Para peserta berasal dari KPU, Bawaslu, Pemantau Pemilu, Peserta Pemilu hingga media massa yang ada di Kabupaten Muna.
Ketua Panitia kegiatan yang juga menjabat sebagai Kasubag Perencanaan data dan informasi KPUD Muna, Sitti Amran menyampaikan, FGD diselenggarakan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024.
Tujuannya, guna validasi data dari kuesioner yang telah diisi sebelumnya sehingga memastikan akurasi dari data yang ada.
“Dasar pelaksanaan FGD yakni UU tentang Pilkada dan Surat yang ditandatangani oleh Ketua KPUD Muna,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Muna, LM Askar Adi Jaya dalam sambutannya menyebut, sebagai penyelenggara Pemilu yang telah menyelesaikan tahapan Pilkada serentak, diwajibkan untuk menyusun laporan akhir.
Pihaknya sadar sangat membutuhkan saran, masukan dan kritik dari seluruh rangkaian yang telah dilalui.
“Kami sadar, tidak terlepas dari rekan-rekan pers, pemantau, parpol dan Bawaslu. Kami membutuhkan saran dan masukan dari seluruh rangkaian tahapan. Yang nantinya, tentu ini menjadi catatan karena kedepan kita akan, dalam pemilihan atau pemilihan 2029 nantinya, ini akan menjadi masukan dan catatan. Termaksud keterlibatan rekan-rekan pers,” ucapnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini mendapatkan saran, masukan dan kritik guna Pemilu yang lebih baik kedepannya.
“Tujuannya bagaimana mengevaluasi.
Membantu menemukan solusi untuk kami sampaikan ditingkatan provinsi maupun KPU RI,” kata Askar.
FGD kali ini dibagi dalam:
- Kelompok 1 berkaitan dengan data dan informasi;
- Kelompok 2 berkaitan dengan pungut hitung;
- Kelompok 3 berkaitan dengan SDM dan sosialisasi;
- Kelompok 4, tentang Hukum; dan
- Kelompok 5, tentang logistik.
Pada kesempatan ini, terkhusus di kelompok 5 memberikan usulan untuk Pemilu selanjutnya dibentuk satu bidang khusus yang menangani masalah migitasi bencana yakni manajemen risiko. Hal ini dipandang penting, mengingat sejumlah resiko yang dihadapi semisal pendistribusian logistik didaerah kepulauan atau dalam kondisi yang tak terduga.
Selain itu juga, pengusulan mengenai pengawasan percetakan surat suara yang selama ini pihak KPU didaerah hanya menunggu tanpa mengetahui dari proses awal di percetakan. Sehingga dipandang perlu untuk melibatkan beberapa pihak agar melakukan pengawasan sehingga surat suara berkualitas bagus dan tak tertukar.
“Usulan ini, kami rasa penting untuk Pemilu yang lebih baik kedepannya,” kata salah satu peserta di kelompok 5.