Kendari, Sultramedia – Pasca Pilkada Kabupaten Muna 27 November 2024 lalu, muncul isu gerakan yang diinisiasi oleh kelompok bernama Gerakan Akademisi Muna Sulawesi Tenggara (GAM Sultra) yang beredar dikalangan masyarakat dan media sosial. Disinyalir gerakan ini merupakan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna nomor urut 2.
Ketua Umum Lembaga AP2 Sultra, Fardin Nage menyebut, Pilkada adalah proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin selama 5 tahun kedepan.
Hasil Pilkada merupakan cerminan suara rakyat yang harus dihormati bersama, apapun hasilnya. Setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kedamaian setelah proses tersebut usai.
Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait kedewasaan dalam berpolitik dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
Untuk itu, dirinya secara Kelembagaan merasa perlu mengingatkan kembali beberapa hal terkait proses Demokrasi yang sehat dan dewasa terhadap Kelompok yang mengatas namakan GAM Sultra.
- Pilkada: Cerminan aspirasi rakyat bukan alat kekuasaan
Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, program kerja, dan rekam jejak yang ditawarkan. Hasil dari proses ini adalah representasi langsung dari kehendak mayoritas rakyat. Oleh karena itu, sikap menerima hasil Pilkada, terlepas dari siapa yang menang atau kalah, adalah bentuk penghormatan terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Gerakan yang dilakukan oleh GAM Sultra, jika benar didasari pada kekecewaan atas hasil Pilkada, mencerminkan ketidak dewasaan politik yang tidak seharusnya terjadi dalam konteks demokrasi modern.
Setiap peserta Pilkada telah sepakat menerima hasil yang ditentukan oleh proses yang sah dan diawasi oleh lembaga-lembaga independen. Jika ada ketidakpuasan, mekanisme hukum adalah jalur yang tepat, bukan memobilisasi massa dengan narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
- Ketidakdewasaan Politik: Ancaman bagi stabilitas daerah
Ketidakdewasaan politik, seperti yang tercermin dalam gerakan GAM Sultra, dapat membawa dampak negatif bagi stabilitas sosial dan politik daerah. Menggerakkan massa dengan narasi yang emosional dan cenderung provokatif hanya akan memperkeruh suasana. Padahal, stabilitas adalah prasyarat utama untuk melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Gerakan semacam ini bukan hanya mengancam stabilitas, tetapi juga memberikan contoh buruk bagi generasi muda tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan. Politik bukan tentang mempertahankan ambisi pribadi atau kelompok, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama.
- Mengedepankan rekonsiliasi dan kebersamaan
Secara kelembagaan, dirinya mengajak semua pihak, termasuk pendukung pasangan calon yang tidak terpilih, untuk menatap masa depan dengan kepala tegak dan hati terbuka.
Politik adalah ajang kompetisi, tetapi kompetisi itu harus diakhiri dengan persatuan. Setelah Pilkada usai, yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat, bukan ego pribadi atau kelompok.
Pasangan calon yang terpilih adalah pemimpin untuk semua masyarakat Kabupaten Muna, bukan hanya pendukungnya. Kami sangat meyakini bupati dan wakil bupati terpilih terbuka untuk berdialog dan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya berada di pihak oposisi.
- Pendidikan politik sebagai pilar utama demokrasi
Fenomena seperti GAM Sultra menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Masih banyak pihak yang belum memahami bahwa demokrasi tidak hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal menghormati proses dan hasil yang dihasilkan secara konstitusional.
“Sebagai penutup, Saya ingin menegaskan bahwa Kabupaten Muna adalah milik kita bersama. Kemajuan daerah ini tidak akan tercapai jika kita terus terjebak dalam konflik dan kepentingan sempit. Saatnya kita bersatu, bergandengan tangan, dan bekerja bersama untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya, Selasa (3/12/2024).