Raha, Sultramedia – DPRD Kabupaten Muna gelar rapat paripurna penyerahan Raperda APBD-P, di aula utama kantor DPRD Muna, Rabu malan (25/9/2024).
Ada tiga item yang menjadi fokus DPRD yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Kumuh, Raperda APBD Perubahan dan Raperda Perjanjian Kerja Sama Pihak ke tiga tentang digitalisasi.
Pjs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati menyampaikan, harapannya agar dapat diterima dalan menjalankan tugas di bumi sowite.
Asisten II Setda Provinsi Sultra ini saat diberikan amanah oleh Mendagri untuk menjadi Pjs Bupati Muna telah berkomitmen untuk mengawal kelancaran pemerintahan selama Plt Bupati menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
“Selama dua bulan kedepan saya akan bersama-sama dengan teman-teman Anggota DPRD untuk menjalankan perintah dari perundang-undangan. Saya mengharapkan support dan kerjasama dari teman-teman anggota DPRD,” ujar Yuni.
Lanjutnya, belaja daerah sebelum perubahan mengalami peningkatan sekitar Rp 1,03 triliun lebih. Setelah perubahan Rp 1,035 triliun lebih. Bertambahnya belanja disebabkan pembayaran utang pemerintah daerah pada tahun sebelumnya.
Sementara, penerimaan pembiayaan daerah semula Rp 4,7 miliar lebih setelah perubahan bertambah menjadi Rp 13 miliar lebih. Dan hal ini sebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Yuni juga berharap kepada seluruh Anggota DPRD Muna bisa membantu pembahasan dalam Rapat – Rapat fraksi dan Komisi di DPRD sehingga dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang semula Rp 91 Milar lebih, setelah perubahan bertambah menjadi Rp 32 miliar lebih, hal ini disebabkan untuk membayar utang pokok pinjaman,” jelasnya.
Pada rapat yang digelar terbuka untuk umum itu, seluruh fraksi DPRD Muna menerima dan bersepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD Perubahan di Rapat Komisi.